KONTAN.CO.ID –¬† Pemerintah masih menggodok perubahan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Dalam revisi itu, tak jadi mengeluarkan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi dari DNI. Dari rencana 54 sektor usaha, pemerintah hanya akan mengeluarkan 49 sektor dari DNI.

Kenapa UMKM batal dicoret dari DNI? Apa dampaknya terhadap investasi asing? Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengungkapkannya kepada Wartawan Tabloid KONTAN Nina Dwiantika pada Rabu (5/12) lalu. Berikut nukilannya:

KONTAN: Bagaimana ceritanya lima sektor UMKM batal dikeluarkan dari DNI?
SUSIWIJONO: Kami masih terus membahas tentang bidang usaha yang akan dikeluarkan ataupun tidak dikeluarkan dari DNI. Intinya, ada beberapa bidang usaha yang belum bisa dikeluarkan dari DNI karena sifat usaha yang masih kecil.

Kami ingin ada bidang usaha yang bisa berkembang untuk dalam negeri. Tetapi, ada juga bidang usaha yang naik kelas dan mampu bersaing dengan perusahaan asing.

Sehingga, kami memilih untuk bidang usaha mikro, kecil, dan koperasi tidak akan dikeluarkan dari DNI. Sedangkan yang masuk kategori usaha menengah tetap akan kami keluarkan dari DNI.

Nah, untuk bidang usaha mikro, kecil dan koperasi itu, misalnya, industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, warung internet, serta perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet.

Sebelumnya, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet ini terbuka untuk asing. Kemudian, kami memutuskan bidang usaha tersebut tak terbuka lagi untuk asing.

KONTAN: Selain tertutup untuk asing, bagaimana pemerintah mendorong sektor UMKM untuk tumbuh?
SUSIWIJONO:
Meskipun ada beberapa yang masuk kategori DNI, kami masih melakukan pemantauan pada bidang-bidang usaha tersebut.

Untuk itu, pemerintah meminta pengusaha yang ingin masuk ke bidang usaha yang ada di dalam DNI tetap harus mengurus izin ke Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM).

Tetapi, pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan usaha kecil dan mikro serta koperasi melalui Online Single Submission (OSS). Proses perizinan melalui sistem ini lebih sederhana karena data perizinan yang dibutuhkan tak sebanyak sebelumnya.

KONTAN: Masalahnya, masih adakah sektor usaha yang akan pemerintah keluarkan dari DNI yang sebetulnya masih masuk kategori UMKM?
SUSIWIJONO:
Kami memastikan, sektor usaha yang akan dikeluarkan dari DNI merupakan skala besar. Misalnya, industri rokok kretek dan lainnya yang berpeluang mendapatkan perhatian investor asing.

Sektor usaha seperti angkutan darat pariwisata dan jasa akupunktur tidak akan terbuka untuk investor asing. Toh, dalam peraturan presiden nama-nama usaha tersebut tidak disebutkan.

Reporter: Nina Dwiantika
Editor: Mesti Sinaga
Video Pilihan