KONTAN.CO.ID –  Indonesia sedang menuju data tunggal yang valid dan bisa menjadi acuan semua pihak. Prioritas pertama adalah menyajikan data pangan satu-satunya, mulai dari padi.

BPS memakai metode baru untuk mengumpulkan data produksi beras nasional. Namanya: Kerangka Sampel Area (KSA). Mulai awal tahun ini, mereka menerapkan KSA yang hasilnya akan menjadi data tunggal produksi beras.

Seberapa valid metode anyar ini bisa menghasilkan data tunggal produksi beras? Setelah beras, data pangan apa lagi yang akan menyusul? Kepala BPS Suhariyanto menjelaskannya kepada wartawan Tabloid KONTAN Ragil Nugroho beberapa waktu yang lalu. Berikut nukilannya:

KONTAN: Kenapa data di Indonesia bisa beda-beda?
SUHARIYANTO:
Kalau bicara data, dari dulu acuannya selalu BPS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS ditugaskan melakukan survei dan pengumpulan data.

Kalau melihat data pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, semua sama. Data yang dipakai Kementerian Keuangan (Kemkeu), Bappenas, dan lembaga lainnya pasti sama.

Permasalahan baru muncul ketika berbicara data sektoral. Kalau mengacu pada UU Statistik, data dibagi tiga. Pertama, statistik dasar. Kedua, statistik sektoral.

Dan ketiga, statistik khusus. Statistik dasar untuk kepentingan luas, lintas sektoral, misalnya, ya itu tadi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian.

Kalau data sektoral yang biasanya dikumpulkan kementerian dan lembaga untuk kelancaran tugas pokok dan fungsinya. Ambil contoh, data jumlah guru.

Kami tidak mengumpulkannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lah yang mengumpulkan. Lalu, jumlah kendaraan kami ambil dari Polri. Ada juga jumlah kejahatan yang kami ambil dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham).

Sedang data statistik khusus merupakan data yang dikumpulkan oleh masyarakat, lembaga penelitian, dan universitas untuk kepentingan yang lebih spesifik.

Misalnya, pergi ke suatu daerah untuk mengambil data kualitatif terkait eksplorasi ketepatan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bisa juga lembaga penelitian yang mengumpulkan quick count pemilihan umum (pemilu).

KONTAN: Idealnya, pengumpulan data bagaimana?
SUHARIYANTO:
Dalam posisi ideal, ketiga data itu seharusnya saling mendukung menjadi satu kesatuan yang dinamakan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Di negara mana pun begitu. Di BPS, semua konsep, definisi, dan metodologi harus mengacu panduan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tidak bisa melenceng sendiri.

Contohnya, ketika menghitung pertumbuhan ekonomi, ada 700 halaman buku pegangan manual dari PBB. Atau, untuk data kemiskinan, kami mengacu ke manual of proverty and inequality yang digunakan hampir seluruh negara di dunia. Setiap bulan Maret, seluruh kepala BPS dari seluruh dunia berkumpul di PBB.

Permasalahan muncul, ketika di kementerian tidak ada statistisi yang bagus dan paham, bagaimana konsep serta definisi dalam mengumpulkan data.

Sehingga, ini menimbulkan kesalahan data. Karena itu wilayah dasar sektoral dan khusus, maka garisnya tidak tegas. Tapi, kalau data dasar, secara umum mengacu kepada data BPS. Yang diambil dari kementerian merupakan data sektoral.

Tantangannya sekarang adalah, bagaimana data-data yang dikumpulkan kementerian itu mengacu pada standar yang ada.

Untuk mengatasi ini, strategi jangka pendek kami punya Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang memberikan pelatihan kepada fungsional statistisi di masing-masing kementerian. Kami yang menyediakan training di Pusdiklat BPS untuk mendukung supaya statistik lebih populer.

Jangka menengahnya, BPS punya Politeknik Statistika setara sekolah tinggi. Kami punya 2.000 mahasiswa dengan ikatan dinas.

Nanti, lulusan inilah yang akan membantu kementerian-kementerian, tiap tahun 100 orang akan kami berikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Harapannya, statistik tidak hanya kuat di BPS, tapi merata. Kalau itu bisa dilakukan, data sektoral jadi bagus dan ini berdampak pada kita semua. Jadi, sekaligus konfirmasi atas berita yang beredar, bahwa tidak semua data dikumpulkan oleh BPS.

KONTAN: Itu berarti, kementerian dan lembaga pemerintah lainnya tidak memiliki kemampuan dalam mengumpulkan data-data, ya?

Reporter: Ragil Nugroho
Editor: Mesti Sinaga
Video Pilihan