Terbelit utang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyisakan kisah pilu soal model biaya kesehatan tak berbayar di Indonesia. Defisit berdasarkan hasil auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedikitnya Rp 10,98 triliun untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara, menurut hitungan BPJS Kesehatan sendiri defisit akan menembus Rp 16,58 triliun terdiri defisit JKN 2018 Rp 12,1 triliun dan tunggakan 2017 sebesar Rp 4,4 triliun.

Hal ini membuat sejumlah cara digunakan untuk menekan defisit. Konsep terakhir adalah terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Program Jaminan Kesehatan. Aturan ini telah berlaku sejak 17 Desember 2018 lalu, dan menyasar peserta kategori penerima upah, peserta mandiri, dan bukan pekerja. Peserta yang notabene tidak menerima subsidi pemerintah ini berpotensi untuk mengeluarkan dana tambahan sebagai urun biaya.

Ada dua model yakni: (1) urunan Rp 10.000 sampai dengan Rp 20.000 per kunjungan rawat jalan. Nilai urunan ini akan progresif menjadi Rp 350.000 untuk rawat jalan, dengan frekuensi paling banyak 20 kali dalam 3 bulan; (2) urunan biaya 10{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} atau nominal tertentu maksimal Rp 30 juta untuk peserta rawat inap.

Model urunan ini tampaknya akan menjadi solusi, setelah berbagai rencana skema lain tidak bisa dijalankan. Skema itu adalah penyaluran dana talangan, penerapan pajak rokok, sinergi program jaminan kesehatan, efisiensi dengan penurunan kualitas layanan, dan kenaikan premi peserta. Model lain seperti optimalisasi tunggakan premi peserta, penggunaan dana cukai rokok, dan efisiensi serta pembenahan manajemen yang masih belum jelas.

Meski secara teknis masih belum bisa dijalankan karena menunggu aturan teknis dari Kementerian Kesehatan (Kemkes), model saweran ini relatif unik dan baru bagi peserta. Selama ini, untuk mendekatkan defisit yang dilakukan adalah menaikkan premi. Kenaikan terakhir premi BPJS Kesehatan dari jalur penerima bantuan iuran (PBI) dan peserta mandiri adalah pada 1 April 2016 dan menuai protes masyarakat.

Saat itu, premi PBI dinaikkan menjadi Rp 23.000 per orang per bulan dari semula Rp 19.225 atau 19,64{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164}, sementara premi jalur mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dinaikkan pada rentang 17,65{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} sampai dengan 34,45{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} untuk kelas III hingga kelas I. Jalur PBPU atau mandiri untuk kelas I naik menjadi Rp 80.000 dari semula Rp 59.500.

Untuk kelas II menjadi Rp 51.000 dari Rp 42.500 dan kelas III menjadi Rp 30.000 dari Rp 25.500 per orang per bulan. Keputusan ini dihasilkan dari rapat koordinasi lintas sektoral oleh Kemkes, BPJS Kesehatan dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan dikuatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan.

Rakyat Indonesia harus menelan pil pahit dari kondisi buruknya neraca keuangan BPJS Kesehatan. Semula rakyat dijanjikan pelayanan mudah, cepat dan murah, namun kini menjadi sukar, lamban, dan mahal kembali. Seharusnya penyebab masalah defisit ini ditelusuri lebih jauh sebelum ambil keputusan. Sesuatu yang tak lazim apabila buruknya kinerja BPJS Kesehatan membuat rakyat dijadikan alat trade-off kerugian BPJS Kesehatan, sehingga mereka harus kena biaya tambahan.

Utang BPJS Kesehatan yang menggunung ini bermula dari tagihan kepada pemerintah yang sangat lamban pencairannya. Karena pemerintah perlu melakukan verifikasi yang rumit. Verifikasi tagihan dari 1.750 rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2013 dan 2014 terutama karena kebijakan formularium yang ditetapkan berbeda dengan pola yang diimplementasikan oleh Jamkesmas.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan