Di tengah masalah ganti rugi yang belum selesai dan masih menjadi kewajiban dari PT Minarak Lapindo Brantas, pemerintah justru memberikan kesempatan kembali kepada perusahaan tersebut. Yakni menyangkut perpanjangan kontrak kepada Lapindo untuk wilayah kerja (WK) Brantas Sidoarjo, Jawa Timur. Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menyebutkan kontrak tersebut berlaku efektif mulai dari 23 April 2020-2040 dengan bonus tanda tangan sebesar US$ 1 juta dolar AS atau setara dengan Rp 15,2 miliar dari perpanjangan kontrak itu.

Masyarakat Sidoarjo kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh Kementerian ESDM. Lantaran pemerintah tidak menyelesaikan terlebih dahulu masalah ganti rugi sebelum memperpanjang kontrak pengelolaan blok migas tersebut. Menurut Anggota Komisi V DPR Sungkono, setidaknya sudah sekitar 12 tahun bencana lumpur Lapindo terjadi masih ada sebanyak 30 warga yang mengantre menunggu ganti kerugian dengan total kerugian Rp 900 miliar.

Perpanjangan kontrak Lapindo tanpa memperhatikan suara masyarakat Sidoarjo yang ingin proses ganti rugi diselesaikan terlebih dahulu merupakan tindakan yang tidak bijak dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah mengabaikan aspirasi masyarakat yang merupakan hak konstitusional masyarakat dalam pembangunan. Ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 C ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan: masyarakat berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pada hakikatnya, setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pasti berdampak bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan dan pengusahaan sumberdaya ekonomi mulai dari tahap perencanaan, pengusahaan, pemanfaatan, sampai pengawasan sangat penting dalam rangka check and balances (sistem pengawasan dan keseimbangan).

Partisipasi masyarakat hadir sebagai kontrol sosial terhadap keputusan dan kebijakan pemerintah. Selain itu juga sebagai strategi dan sarana untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support), mengkonsultasikan haknya (right be to consulted), alat komunikasi (public hearing) serta sebagai alat penyelesaian sengketa untuk meredam konflik sosial.

Selain itu, dasar pertimbangan perpanjangan kontrak yang berlandaskan pada penawaran terbaik, secara prinsip bertentangan dengan prinsip perekenomian nasional. Yakni yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi yang merupakan sistem ekonomi berbasis kerakyatan; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam sistem demokrasi ekonomi, kepentingan orang banyak, terutama masyarakat harus diutamakan (pareto superior), bukan kepentingan masing-masing individu (pareto optimal). Pengambilan keputusan pun harus mengedepankan partisipasi rakyat (participatory democracy), bukan tindakan sepihak (eigenmachtig) ataupun kuasa para elite (elite democracy).

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi

OPINI