Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menggelar debat calon presiden jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Pada debat putaran kedua yang akan berlangsung pada 17 Februari 2019 mendatang bakal mengangkat tema yang sangat strategis dan fundamental yakni pangan. KPU menyadari kelangsungan hidup sebuah bangsa tidak terlepas dari persoalan pangan dan calon pemimpin negara harus melek dengan kebutuhan rakyat yang paling mendasar ini.

Lantas, apa tantangan yang dihadapi anak bangsa saat ini? Setelah berusia 73 tahun, Indonesia menghadapi penjajahan baru di bidang ekonomi dan budaya.

Hampir semua bidang Indonesia terpuruk! Jika Presiden terpilih tidak siap, penjajahan baru ini akan semakin kuat mencengkram. Pasalnya, di era digital seperti ini, penjajahan baru ini akan diformat dalam bingkai revolusi industri 4.0 (RI 4.0). Industri yang mengusung kecerdasan buatan, data raksasa, internet of/for things, teknologi finansial dan ekonomi, serta robotisasi telah mendisrupsi berbagai inovasi sebelumnya.

Kita sedang menghadapi era disrupsi yang mengusung perubahan fundamental dan mendasar (the great shifting). Mesin pendorongnya adalah perkembangan teknologi digital yang mengubah semua tatanan kehidupan manusia.

Masyarakat mengalami efek disrupsi dengan berbagai fenomena yang mengindikasikan menurunnya semangat nasionalisme. Kita tidak lagi bangga dengan produk dalam negeri sehingga Indonesia harus mengalami krisis pangan lokal yang berkepanjangan.

Di era RI 4.0, energi politik pangan pemerintah tidak lagi terkuras mengurusi pangan di sektor hulu. Seharusnya di era RI 1.0 yang dicirikan tumbuhnya mekanisasi dan energi berbasis uap dan air; RI 2.0 yang dicirikan berkembangnya energi listrik dan produksi massal; RI 3.0 yang dicirikan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatisasi sudah meletakkan pilar produksi pangan secara kukuh. Kenyataannya, pilar ini makin rapuh sehingga mendorong harga pangan kian mahal dan keran impor pangan dibuka lebar.

Swasembada beras sudah terlanjur dianggap sebagai basis ketahanan pangan dan ditempatkan menjadi landasan politik beras murah yang digelar pemerintah dari masa ke masa. Implikasinya, konsumsi beras naik dahsyat.

Mengkristalnya beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, menjadi bukti bahwa hingga di era RI 4.0 ini masyarakat masih menganut paradigma lama, yakni makan identik dengan menyantap nasi. Seseorang mengatakan belum makan meski sudah menyantap semangkuk bubur jagung.

Konon, kesuksesan swasembada beras yang pernah dicapai membawa konsekuensi bias terhadap apresiasi publik terhadap pangan lokal. Singkong, ubi jalar, sagu, dan sorgum menjadi komoditas inferior yang mempunyai nilai sosial rendah, sebab jika dikonsumsi dianggap orang miskin.

Lantas, ketika ada sejumlah orang mengonsumsi tiwul berbahan baku singkong, mereka disebut mengalami krisis pangan dan kelaparan. Pemahaman ini menjadi ganjalan perwujudan diversifikasi konsumsi pangan nonberas berbasis sumber daya lokal.

Hal ini tentu menjadi tantangan baru mengingat potensi pangan lokal yang sangat besar ini belum dibangkitkan sebagai pilar kedaulatan pangan guna memerangi kelaparan dan gizi buruk.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan