Gejolak perekonomian global pada 2019 akan semakin tinggi intensitasnya. Itu tak hanya dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China saja, tapi berpotensi melibatkan banyak negara. Selain itu, normalisasi kebijakan moneter AS akan mengerek likuiditas di negara emerging market keluar menuju Negara Paman Sam.

Volatilitas harga komoditas perdagangan utama global juga semakin tinggi. Guncangan ekonomi silih berganti: belum selesai meredam satu masalah, masalah lain muncul dan sulit diprediksi. Perekonomian global mengalami risiko disrupsi. Tanpa bantalan perekonomian yang kuat, Indonesia bisa terseret dalam arus ketidakpastian ekonomi.

Meski masih bisa tumbuh dengan baik, diprediksi mencapai 5,18{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} pada tahun 2018. Namun, indikator daya tahan ekonomi, seperti neraca transaksi berjalan atau current account masih terancam dengan angka defisit yang semakin tinggi. Pada triwulan III-2018, defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit) membengkak dari US$ 8 pada trilwulan II-2018 menjadi sekitar US$ 8,8 miliar. Angka ini telah mencapai 3,37{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} dari produk domestik bruto (PDB).

Kita tak memiliki cukup banyak waktu untuk melakukan mitigasi. Apalagi, ruang intervensi semakin terbatas, karena masalahnya semakin kompleks. Kita hanya bisa meredam gejolak jangka pendek, tapi jangka menengah dan panjang belum ada desain kebijakan yang komprehensif mengatasi gejolak itu. Misalnya, baru-baru ini kita bisa meredam pelemahan nilai tukar rupiah dengan intervensi kebijakan moneter. Namun, daya redam hanya sesaat dan membutuhkan biaya tinggi, seperti menguras cadangan devisa.

Langkah penyelamatan pun terpaksa memutar haluan kebijakan fiskal dan sektor riil pemerintah. Orientasinya bukan lagi pada pertumbuhan namun menjaga stabilitas. Salah satunya adalah kebijakan penundaan proyek pembangunan infrastruktur. Langkah itu dilakukan untuk menekan impor yang disinyalir nilainya besar sehingga berkontribusi melebarkan defisit neraca transaksi berjalan. Tak ayal, itu akan menekan pertumbuhan ekonomi.

Masalah defisit neraca transaksi berjalan pada tahun 2019 masih menghantui perekonomian nasional. Malahan, episentrum masalahnya semakin lebar, bukan saja bersumber dari defisit neraca perdagangan sektor migas dan tekanan ekspor non migas, namun juga disebabkan oleh tingginya pelarian modal keluar (capital outflow) dan tersendatnya arus modal masuk (capital inflow).

Portofolio investasi langsung dari luar negeri atau foreign direct investment diprediksi tertahan karena investor akan wait and see karena adanya hiruk-pikuk pesta demokrasi pada tahun 2019. Di sisi lain, arus modal keluar semakin deras dengan adanya normalisasi kebijakan moneter AS.

Bila itu terjadi, dampak terhadap rupiah akan semakin tinggi. Nilai tukar berisiko terdepresiasi lebih dalam. Itu berdampak terhadap banyak hal, seperti inflasi, daya saing investasi, risiko gagal bayar utang (default), daya beli, dan kebangkrutan dunia usaha.

Agar itu tak terjadi, pemerintah memitigasi dini dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Ada tiga kebijakan yang termaktub di dalam PKE ini, yaitu perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), relaksasi daftar negative investasi (DNI), dan peningkatan devisa hasil ekspor (DHE) hasil sumber daya alam atau SDA.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan
admin Uncategorized