Dalam musim pemilihan presiden seperti saat ini, media massa Indonesia, terutama media online dan media sosial dipenuhi oleh berbagai pembahasan mengenai tindak tanduk calon presiden (capres) baik itu untuk nomor 01 yakni pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin maupun nomor 02 yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Semua pembahasan nampaknya dikaitkan ke pilihan capres, termasuk juga bahasan mengenai ekonomi. Ambil contoh mulai dari persoalan nilai tukar rupiah yang masih melemah hingga menyangkut ke bahasan cakupan mikro sekalipun.

Nah, pembahasan kali ini mulai melebar ke persoalan transportasi roda dua yang digunakan sebagai angkutan umum, atau istilah umumnya adalah ojek. Kedua kubu saling klaim kepedulian terhadap nasib para tukang ojek ini yang selalu terpinggirkan. Terlebih saat ini ojek sudah bisa dibilang menjadi kebutuhan penting bagi transportasi dengan sistemnya yang sudah online atau daring.

Namun di sisi lain, ternyata transportasi ojek ataupun transportasi online lainnya menyimpan sebuah potensi efek negatif. Memang ojek online sejatinya menyimpan potensi bisnis, tapi rupanya juga mempunyai bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Sampai saat ini, ada lebih dari 1,5 juta mitra transportasi online yang secara aktif terus berupaya mencari nafkah dari bisnis layanan digital tersebut. Bahkan ada salah satu aplikator transportasi online diunduh hingga 70 juta kali. Ini menjadi catatan yang cukup fantastis bagi ukuran sebuah aplikasi smartphone.

Bahkan layanan aplikasi akan semakin tidak mengenal batas negara karena adanya potensi untuk memperbesar pasar di tingkat regional.

Salah satu perusahaan aplikasi asal Malaysia bahkan sudah mempunyai layanan di tujuh negara yang tersebar hingga 142 kota di kawasan Asia Tenggara. Bahkan jenis layanan mereka semakin beragam. Mulai layanan transportasi, layanan pesan antar makanan, hingga saat ini aplikator bergerak di layanan pembayaran digital (tekfin). Bahkan bisa dibilang ekonomi masa depan ada di tangan perusahaan aplikasi-aplikasi digital tersebut.

Dengan potensi dan kekuatan yang sebegitu besar, tidak mudah memang mengatur industri transportasi online, terutama ojek online. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur hal ini dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam peraturan itu, kendaraan roda dua tidak dapat dijadikan sebagai transportasi umum. Faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama.

Namun, di sisi lain pemerintah seakan tidak peduli dengan lambatnya perbaikan layanan transportasi massal. Ketika keadaan memburuk karena adanya kemacetan, pilihan dengan mengendarai sepada motor dengan layanan ojek menjadi pilihan rasional. Adanya layanan ojek online semakin menambah permintaan akan layanan transportasi roda dua ini. Memang banyak orang menganggap ini adalah solusi untuk mengatasi kemacetan. Namun di sisi lain, ternyata ojek online ini mempunyai efek negatif.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan
admin Uncategorized