Masa panen bagi mereka yang mengantongi banyak uang dingin sudah tiba. Karena likuiditas kian terbatas, mereka yang butuh makin royal dalam menawarkan imbal hasil.

Yang sudah terlihat adu cepat mendapat dana masyarakat adalah pemerintah dan perbankan. Pemerintah, seperti kita mahfum, gencar menawarkan surat utang ritel.

Usai menawarkan Obligasi Ritel Indonesia 015 (ORI015) yang menyerap dana hingga Rp 23,37 triliun, pemerintah membuka penawaran untuk sukuk tabungan 002.

Para bankir tidak mau ketinggalan mencari dana. Agar pemilik dana tidak berpaling ke lain lahan, bankir pun mengerek bunga simpanan.

Rata-rata special rate yang ditawarkan industri perbankan kini berkisar 6,9{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} hingga 7,17{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} per tahun. Rentang itu sudah bergerak di atas bunga penjaminan yang dipasang Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu 6,75{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164}.

Ada satu sektor lagi yang juga turut berlomba mencari dana. Sektor yang dimaksud apalagi kalau bukan perusahaan properti, yang produknya selama ini sudah menjadi andalan pemilik dana berkantong tebal.

Memang, harga produk properti sekarang lebih pas dibilang stagnan, daripada rontok seperti yang terjadi pada pergerakan harga di tahun-tahun awal paska krisis global. Namun, ada banyak tanda yang memperlihatkan perusahaan properti kini memasuki era buyers market.

Laporan keuangan untuk kuartal III yang dipublikasikan perusahaan properti memperlihatkan pasar sedang lesu. Lembaga pemeringkat Moodys menyebut likuiditas di pasar keuangan global sebagai penyebab pasar properti mogok.

Namun jangan terlalu cepat risau Indonesia akan terbelit persoalan likuiditas. Penyebabnya, dana-dana nganggur itu muter-muternya ya paling ke instrumen keuangan, bank, atau penjualan properti.

Membuka usaha sendiri, yang bisa mendatangkan imbal hasil yang lebih menarik daripada return yang ditawarkan instrumen finansial belum menjadi pilihan.

Opsi memulai usaha sendiri jarang diambil karena proses perizinan dan persyaratan yang rumit. Lihat saja daftar Ease of Doing Business terbaru. Dalam daftar itu, peringkat Indonesia justru tergulir ke urutan nomor 14.

Situasi ini mendorong dana idle di negeri ini untuk berputar di instrumen yang itu lagi-itu lagi. Kendati buruk bagi imbas di masa mendatang, kebiasaan memarkir dana itu bisa jadi turut menjaga likuiditas di pasar keuangan dan perbankan. •

Thomas Hadiwinata

Reporter: Thomas Hadiwinata
Editor: Tri Adi

Reporter: Thomas Hadiwinata
Editor: Tri Adi