Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI). Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, dalam DNI tersebut pemerintah melepas sebanyak 54 bidang usaha ke asing. Artinya, modal asing bisa masuk lewat kepemilikan modal sebanyak 100{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164}.

Sebelumnya melalui Peraturan Perpres No. 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang mendapat relaksasi 100{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} tak banyak dilirik investor asing. Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dari 54 bidang usaha, hanya 25 saja yang sudah dipastikan boleh dimiliki asing hingga 100{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164}.

Terbitnya kebijakan ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ketua Asosiasi UMKM Ikhsan Ingratubun mengkhawatirkan nasib pelaku usaha kecil dan industri rumahan akan terpinggirkan. Ia khawatir sektor hulu akan dikuasai pemodal asing sehingga kalangan UMKM kalah saing dan tak yakin kesempatan membuka penanaman modal asing dapat menyerap tenaga kerja rumahan.

Paket kebijakan ekonomi ini merupakan lanjutan dari upaya pemerintah mendobrak penanaman modal asing ke Indonesia. Sebelumnya, pemerintah pada tahun 2015 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103/2015 tentang Kepemilikkan Properti Asing dan pada tahun 2018, Presiden Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dalam perspektif hukum ekonomi internasional, perpindahan modal yang melintasi batas suatu negara merupakan salah satu bentuk praktik ekonomi internasional. Prinsip national treatment dalam hukum ekonomi internasional menyebutkan bahwa negara tertentu mengatur kesamaan peraturan yang dibuat suatu negara terhadap barang, jasa dan modal luar negeri terhadap peraturan pasar dalam negerinya.

Dalam praktik hukum ekonomi internasional, tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Sehingga suatu negara juga membutuhkan bantuan dari negara lain. Investasi asing dalam sudut pandang hukum ekonomi internasional tak hanya sebatas ekspansi bisnis semata, tetapi juga sebagai bentuk pemerataan ekonomi dari suatu negara ke negara lain.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan