Defisit transaksi berjalan yang terus melebar membuat pemerintah memperketat proses importasi di pelabuhan, khususnya barang konsumsi. Ditjen Bea Cukai sebagai mata pemerintah di pelabuhan harus bekerja ekstrakeras untuk mengawasi barang masuk ke Indonesia.

Tapi tentu, Ditjen Bea Cukai tetap harus fokus dengan sektor cukai khususnya rokok yang merupakan sumber penerimaan terbesar mereka.

Apa saja langkah yang akan Ditjen Bea Cukai lakukan? Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyampaikan kepada wartawan Tabloid KONTAN Nina Dwiantika belum lama ini. Berikut nukilannya:  

KONTAN: Bagaimana peran Ditjen Bea Cukai dalam menjaga defisit transaksi berjalan tidak makin melebar?
HERU:
Untuk mendukung industri nasional, kami mesti melihat produk-produk yang bisa dibikin di dalam negeri. Sebaiknya memang, kita harus kasih atmosfer atau level playing field yang bagus.

Jangan sampai, produk dalam negeri secara tidak fair diganggu barang-barang impor sejenis dari luar negeri. Apa makna tidak fair? Sekarang, ada barang ilegal dan tidak memenuhi izin, itu semua harus kami awasi.

Ditjen Bea Cukai sendiri memiliki peran dalam menjaga transaksi berjalan. Salah satunya, melalui PMK Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman yang mengatur penyesuaian pembebasan bea masuk.

Intinya adalah, salah satu strategi untuk mengurangi defisit transaksi berjalan adalah mengurangi barang-barang konsumsi.

Nah, salah satu sumber pemasukan barang konsumsi selain dari impor kargo ialah impor dari kiriman. Misalnya, barang impor datang dari kantor pos atau jasa kurir ekspres, seperti DHL dan FedEX.

Kami lihat, terjadi tren yang luar biasa atas lonjakan impor barang dari jasa kiriman itu terutama barang konsumsi. Lonjakan tersebut karena ada kecenderungan atau gejala mereka melakukan splitting (pemisahan) transaksi impor.

Sebelumnya, mereka melakukan transaksi secara wajar, kemudian menjadi dipecah-pecah dengan tujuan untuk menghindari threshold atau batasan bebas bea masuk dan pajak impor kalau nilai transaksinya di bawah US$ 100.

KONTAN: Maksudnya?
HERU:
Contoh, ada sekitar 400 transaksi yang dilakukan oleh satu orang. Caranya, mereka melakukan splitting dengan membuat nama yang berbeda-beda.

Nah, ketika importir itu melakukan 400 transaksi yang rata-rata bernilai US$ 50, maka nilai transaksi yang sebenarnya mencapai US$ 2.000. Itu, kan, lebih dari Rp 30 juta.

Kami melihat, ini sebagai satu hal yang merugikan ekonomi kita. Soalnya, transaksi di bawah US$ 100 bebas bea masuk dan pajak impor.

Dan, barang yang di bawah US$ 100 kebanyakan ada produksi dalam negerinya. Sebaliknya, barang dari dalam negeri terkena pajak di luar negeri, itulah yang disebut sebagai unfair treatment.

KONTAN: Lalu, apa yang akan Bea Cukai lakukan?

Reporter: Nina Dwiantika
Editor: Mesti Sinaga
Video Pilihan