Kepercayaan diri pemerintah dalam upaya menggenjot penerimaan negara tengah berada dalam momentum terbaiknya. Tahun lalu, untuk pertama kalinya realisasi pendapatan negara melampaui target. Pendapatan negara 2018 terkumpul Rp 1.942,3 triliun dari rancangan semula Rp 1.894,7 triliun.

Prestasi keuangan negara di atas tidak bisa dilepaskan dari serangkaian reformasi perpajakan yang telah dirintis sebelumnya. Titik tonggaknya adalah amnesti pajak. Program ini membuka kesempatan bagi wajib pajak (WP) untuk mendeklarasikan hartanya dan merepatriasi harta dari luar negeri ke tanah air.

Pascaprogram amnesti pajak berakhir, pemerintah bergegas mengesahkan Undang-Undang (UU) keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Beleid ini menjadi payung hukum bagi Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk langsung mengakses kerahasiaan data keuangan nasabah baik untuk asing maupun domestik.

Dalam pandangan pemerintah, dua modal fundamental tersebut sangat diperlukan sebagai prasyarat untuk memperkuat basis pajak. Jika struktur basis pajak sudah teridentifikasi, pemerintah tinggal mencari momentum yang tepat untuk mengamandemen UU tarif pajak penghasilan (PPh) Badan Usaha.

Sinyal ke arah itu sudah kentara. Sebelumnya, pemerintah sudah memotong tarif PPh pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan PPh bunga atas devisa hasil ekspor (DHE) yang disimpan di perbankan dalam negeri. Kemudian menyusul PPh atas bunga obligasi. Pemangkasan tarif PPh pengusaha UMKM terbukti menaikkan jumlah WP.

Menurut wacana yang berkembang, tarif PPh Badan pasal 25/29 akan dipangkas dari posisi saat ini yang berlaku 25{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} menjadi 17{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164}-20{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164}. Upaya amandemen UU PPh Korporasi yang sejatinya sudah mengemuka sejak awal 2015 ini tetap saja menjadi fenomena yang menarik untuk dicermati.

Dalam perspektif ekonomi, penentuan tarif PPh Korporasi senantiasa menyodorkan dilema yang membenturkan tiga kepentingan yang berbeda, yaitu pemerintah, produsen, dan konsumen. Dari sisi pemerintah, revisi tarif PPh Badan merupakan upaya untuk menggeber penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan. Penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir senantiasa lebih rendah dari target. Kemkeu mencatat shortfall (defisit) pajak pada 2018 saja mencapai Rp 108,1 triliun. Angka ini juga lebih lebar dibandingkan dengan proyeksi pemerintah.

Pada 2017, malah lebih parah lagi. Meski target penerimaan pajak telah diturunkan dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun sebelumnya, toh shortfall penerimaan pajak masih saja terjadi. Alhasil, pemangkasan belanja dan hasil amnesti pajak tetap belum mampu meredam pembengkakan defisit. Intinya, pos penerimaan negara menjadi titik rapuh bangunan APBN.

Di sisi pengusaha, penurunan tarif PPh Korporasi niscaya menekan biaya produksi. Konsumen akan diuntungkan dengan harga beli produk yang lebih murah. Dengan demikian, penurunan tarif PPh Korporasi berperan penting dalam mendorong daya saing dunia usaha guna memerangi praktik transfer pricing lintas negara.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan