KONTAN.CO.ID –

Dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, ada lima sektor usaha yang akhirnya tetap masuk dalam DNI, sehingga masih tertutup rapat bagi investasi asing.

Kelima bidang usaha itu adalah: industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, percetakan kain, kain rajut renda, warung internet, serta perdagangan eceran melalui  kantor pos dan internet.

Selama ini, kelima sektor usaha itu menjadi domain UMKM. Dengan demikian, ada 49 sektor usaha yang siap pemerintah keluarkan dari DNI. Perinciannya: 25 sektor usaha yang terbuka 100{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} untuk asing dan 24 sektor terbuka bagi asing tapi tidak sampai 100{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164}.

Apa pelaku usaha puas dengan keputusan pemerintah itu? Apakah masih ada sektor UMKM dari 49 bidang usaha tersebut?

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana membeberkannya ke wartawan Tabloid KONTAN Havid Vebri, Selasa (4/12) lalu. Berikut petikannya:

KONTAN: Pemerintah memastikan, lima sektor UMKM tetap masuk dalam DNI. Langkah ini sudah tepat?
DANANG:
Sejak awal, para pimpinan di Apindo merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi DNI. Sehingga, muncullah keberatan itu bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Artinya, Kadin dan Apindo benar-benar tidak dilibatkan sampai ada surat keberatan tersebut. Karena merasa tidak terlibat, jadi kami juga tidak tahu alasan pembatalan lima sektor UMKM dikeluarkan dari DNI.

(Simak pula tanggapan pihak pemerintah terkait isu ini: Susiwijono, Sekretaris Kemenko Perekonomian: Yang Keluar dari DNI adalah skala besar)

KONTAN: Berarti, pemerintah dalam mengambil semua keputusan dalam revisi DNI benar-benar sepihak, ya?
DANANG:
Iya, makanya kami perlu tahu pertimbangan pemerintah. Kadang-kadang, di balik keputusan itu, kan, ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak kami ketahui. Kami akan lebih menghargai dan mendukung atau memberi kritik ke pemerintah jika kami tahu pertimbangannya apa.

Jadi sebenarnya, yang dibutuhkan kalangan pengusaha dan masyarakat umum pada intinya, apa pertimbangan pemerintah di balik keputusannya itu.

Kalau kami bisa memahami pertimbangan-pertimbangannya, kan, bisa tidak ada penolakan. Kami tidak mengerti, apa pertimbangan yang diambil pemerintah dalam revisi DNI.

KONTAN: Tapi, kalangan pelaku usaha melihat penting tidak, sih, revisi DNI?
DANANG:
Kalau sektor lain di luar UMKM, sih, sebetulnya tidak ada masalah DNI dibuka. Seperti negara lain yang membuka DNI dengan cukup baik, dan itu menimbulkan multiplier effect ke industri, termasuk industri pendukungnya.

Jadi sebenarnya, tidak apa-apa sektor usaha lain di luar UMKM dikeluarkan dari DNI. Dengan syarat, investasi asing bisa dibuka untuk sektor usaha yang secara internal kami tidak mampu. Misalnya, yang terkait teknologi tinggi atau biaya investasi yang sangat besar.

KONTAN: Memang, kenapa kalau sektor UMKM dibuka untuk investor asing?

Reporter: Havid Vebri
Editor: Mesti Sinaga
Video Pilihan