Juli 2018 menjadi tonggak baru bagi pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DPR menyetujui Undang-Undang (UU) No. 9/2018 sebagai perubahan UU No 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi.

UU ini mempertegas pendapatan PNBP menjadi empat komponen utama, yaitu penerimaan sumber daya alam (PNBP-SDA) baik migas dan non-migas, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (PNBP-PKND), pendapatan Badan Layanan Umum (PNBP-BLU), dan PNPB lainnya.

Aturan baru ini memunculkan harapan terhadap kinerja PNBP seiring besarnya potensinya sumber pembiayaan pembangunan. Pada Nota Keuangan dan APBN 2019 mencatat PNBP memiliki kontribusi terbesar kedua setelah perpajakan, yaitu 17,5{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} dari total pendapatan negara.

Harapan tersebut semakin tumbuh melihat kinerja PNBP 2018. Sampai dengan akhir November 2018, realisasi PNBP melampaui target sebesar 127,39 {09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} atau setara dengan Rp 350,86 triliun.

Kondisi ini hanya beberapa bulan sejak berlakunya UU No. 9/2018. Kinerja PNBP mengalami peningkatan signifikan, dan diharapkan terus tumbuh. Pencapaian ini memberi harapan baru, mengingat selama periode 2014–2018 kinerja PNBP mengalami pertumbuhan negatif 3,3{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} setahun.

Penerimaan PNBP masih didominasi oleh jenis PNBP-SDA dan PNBP lainnya. Dalam lima tahun terakhir, PNBP-SDA memberi kontribusi rata-rata sebesar 39,6{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} terhadap total PNBP.

PNBP-SDA terdiri dari pendapatan dari SDA minyak dan gas bumi (migas) serta pendapatan non-migas. PNBP migas secara re-rata memberi kontribusi 31,5{09bebef3b0e0029b853c45b9bac82e8ed8d854038b1a61a83d26965c62cb4164} terhadap total PNBP.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi
Video Pilihan
admin Uncategorized